Ikatan Mahasiswa MuhammadiyahKabar Muhammadiyah Jawa Barat

IMM Kota Bandung Kritisi Perpanjangan PPKM


BANDUNG (4/8)– Selepas masa perpanjangan PPKM yang berakhir 2 Agustus, pemerintah telah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021. Tak ayal, keputusan ini menjadi perdebatan karena dinilai hanya akan menambah beban masyarakat di tengah pandemi covid-19.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Bandung Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Politik, M. Fauzan Irsyad, menilai bahwa pemerintah plinplan dan sedang tidak baik-baik saja.


“Dalam pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah terkait PPKM Level 4, kami melihat bahwa pemerintah begitu plimplan dan tidak stabil dalam menanggulangi wabah Pandemi Covid-19 ini. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, hanya nama saja yang diubah, sedangkan indikator kesuksesan dari kebijakan tersebut ketika ditetapkan tidak pernah disebutkan. Boleh jadi ini hanya sebuah monopili data semata,” ujar Fauzan, Rabu (04/08/2021).


Fauzan menilai, kemungkinan kebijakan ini ditetapkan karena menimbang beberapa hal, mulai dari ancaman keselamatan jiwa yang diakibatkan pandemi, ancaman ekonomi yang mulai merosot, dan sebagainya, agar pandemi covid-19 ini cepat berakhir.
“Kalau iya PPKM ini ditetapkan dan bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BLT Desa, serta bantuan usaha kecil (mikro dan warung) dan bantuan subsidi upah adalah program ketika PPKM ini ditetapkan, apakah pemerintah sampai hari ini punya data valid penerima bantuan tersebut? Apakah semua bantuan itu sampai kepada rakyat yang membutuhkan? Karena dari sudut pengawalan saja, itu tidak diperhatikan pemerintah,” tutur Fauzan.


Oleh karena itu, menurut Fauzan, sah apabila di masayarakat akar rumput menganggap bahwa pemerintah hari ini hanya memonopoli data semata. Yakni agar mampu melahirian kebijakan baru yang impasnya menghamburkan APBD.
”Sebab kebijakan yang sekarang hanya sebatas normatif tanpa adanya kejelasan. Tidak efektif sama sekali. Oleh karena itu, benarlah bahwa pemerintah yang hari ini menjabat hanya The Country of Truth Claim” pungkasnya. (ril).

Tampilkan Lebih Banyak

mpijabar

Akun dari MPI Jawa Barat 2015-2020

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button