Haedar Nashir Ingatkan Penggerak Muhammadiyah Kelola AUM Secara Serius dan Siap Hadapi Dinamika Zaman

Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa jika disaksikan mulai dari Aceh hingga Papua, termasuk di Pulau Jawa dan lainnya, Muhammadiyah membangun berbagai Amal Usaha (AUM) di berbagai bidang berbasis kemandirian.

Haedar Nashir menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rakernas Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) PP Muhammadiyah di Jakarta pada Sabtu (28/10/2023).

Bahkan dengan tidak berlebihan, Haedar menyebut Muhammadiyah menjadi satu-satunya organisasi yang membangun AUM dengan kemandirian. Kemandirian tersebut kata Haedar bersumber dari etos Muhammadiyah.

“Itu merupakan etos dari sedikit bicara banyak bekerja. Hasilnya sekarang banyak pihak luar maupun dari sesama kita itu takjub dengan apa yang kita miliki. Para menteri, pejabat, orang luar kalau datang ke AUM termasuk PTMA, rumah sakit, itu tidak membayangkan sebuah organisasi nirlaba,” kata Haedar seperti dikutip dari muhammadiyah.or.id.

Dengan kebesaran Muhammadiyah sekarang, Haedar meminta supaya hal itu menyebabkan warga Persyarikatan lengah. Sebab saat ini, lanjut Haedar, ada lembaga pendidikan dan kesehatan yang dikelola dan dihasilkan oleh investor-kelompok konglomerat yang kuat.

“Di sini kalau kita tidak meningkatkan kapasitas daya kelola kita, dari yang operasional sampai strategis, kita bisa-bisa nanti juga mulai melambat dan berada di zona nyaman, lalu mulai terkalahkan,” pesan Haedar mengingatkan.

Oleh karena itu, Haedar berharap penggerak Muhammadiyah untuk senantiasa mengurus AUM dengan serius. Jangan sampai kekuatan yang sudah dibangun selama ini luruh karena tidak bisa menghadapi dinamika zaman.

“Ini kekuatan Muhammadiyah, tinggal kita mampu mengelola ini dan harus ada akselerasi, ada langkah-langkah yang progresif dan itu concern kami di PP Muhammadiyah,” tegas Haedar.

Menggerakkan roda organisasi yang begitu besar, menurut Haedar, salah satu kunci yang harus dipegang oleh Muhammadiyah adalah memiliki kepemimpinan transformatif. Baik di tingkat persyarikatan, majelis, lembaga, maupun organisasi otonom.***