Bandung – Kuliah Bareng Birokrat edisi ke-6 yang digelar oleh mahasiswa prodi Admistrasi Publik UM Bandung di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Rabu (10/01/2024) mengangkat tema “Pandangan Birokrat Terkait Politik Dinasti dan Rusaknya Tatanan Birokrasi”.
Kegiatan kali ini menghadirkan dua narasumber. Pertama, Ketua Kaukus Perempuan Politik Kabupaten Sumedang Sonia Sugian. Kedua, Wakil Sekretaris DPW Partai Gelora Jawa Barat Farhan Nauval Rusli.
Sekretaris Prodi Administrasi Publik Rikki Maulana Yusuf menyampaikan bahwa tema yang diusung pada Kuliah Bareng Birokrat sesi ke-6 ini bisa menambah wawasan mahasiswa terkait isu-isu yang sedang berkembang dalam dunia politik nasional.
Terkait tema tersebut, lanjut Rikki, perlu dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, isu politik dinasti selalu menjadi penyebab munculnya sentimen negatif terhadap orang-orang.
“Kedua, jika tidak ada seseorang yang berani mencalonkan diri menjadi pejabat dan yang mampu adalah keluarga, itu hal yang sah saja, selama dia masih bisa mengemban amanah dan menjaga keadilan bagi rakyat,” ujarnya.
Dalam paparan materinya, Farhan Nauval Rusli memberikan tanggapannya mengenai apakah politik dinasti dapat menciptakan ketidakstabilan dalam implementasi kebijakan pemerintah atau tidak.
“Sebetulnya semuanya bisa. Bahkan yang tidak memakai jalur kerajaan, dinasti politik, atau keluarga politik, sebetulnya bisa. Jadi, semua orang ini bisa melakukan kesalahan yang sama. Kalau misalnya kita menghakimi keluarga politik, kenapa kita enggak menghakimi orang-orang biasa juga, kan kira-kira gitu,” tegas Farhan.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa setiap orang mempunyai kesalahan, benar salah dan baik buruk, itu merupakan hal yang biasa. Hanya saja ada sentimen pribadi atau kelompok terhadap keluarga politik.
“Karena kita mengerti bahwa cerita masa lalu ini di bawa hingga masa kini. Jadi, keluarga ini memang dari dulu mengkooptasi negara dan inilah yang disebut traumanya. Traumanya negara kita, traumanya bangsa kita, ketika dipimpin oleh sekelompok keluarga,” sambungnya.
Menurut Farhan, hingga saat ini tidak ada upaya konkret yang dilakukan pemerintahan dalam menghadapi politik dinasti. Hal tersebut dilandasi bahwa selama semua persyaratan dapat dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mencalonkan itu tidak mengapa.
“Saya rasa sampai hari ini enggak ada upaya pemerintah untuk memerintahkan itu. Pasalnya, kalau kita orang baru di politik, karena bapak kita politik, kita jadi punya dosa yang sama. Padahal, belum tentu juga. Jadi, ini memang sentimental pribadi,” tegasnya.
Terakhir, Aditya Rahman selaku Ketua Pelaksana menyampaikan tanggapannya terkait kondisi perpolitikan saat ini dan memberikan harapannya semoga bisa lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.
“Untuk ke depannya, tatanan birokrasinya itu lancar, tidak ada yang merusak di dalamnya. Politik sekarang itu bisa dibilang kurang baik untuk dibicarakan. Ke depannya politik ini bisa jadi asumsi yang lebih baik untuk khalayak dini ataupun khalayak dewasa,” pungkasnya.***(KW/RM/YBP)
