Bandung – Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat bersama Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menggelar Maljum School dengan tema ”Islam Berkemajuan di Jawa Barat: Pemanfaatan Potensi Aglomerasi untuk Jawa Barat Berkemakmuran.” Acara ini berlangsung di Perpustakaan UM Bandung pada Kamis (13/02/2025) dan menghadirkan akademisi, praktisi, serta mahasiswa untuk membahas strategi pembangunan berbasis Islam berkemajuan.
Dalam sesi pertama, Ketua PWM Jawa Barat Ahmad Dahlan menekankan bahwa Islam berkemajuan bukan hanya sekadar konsep pemikiran keagamaan, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan berbasis keadilan sosial dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa umat Islam harus turut serta dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kemajuan wilayah.
Deputy Director of Rebana Metropolitan sekaligus Dewan Pakar MPI PWM Jawa Barat Budhiana Kartawijaya menyoroti fenomena urbanisasi yang semakin pesat. Ia menyebut bahwa sejak 2007, lebih dari 50 persen penduduk dunia tinggal di kota, menandai era mega city. ”Indonesia diperkirakan mencapai puncak urbanisasi pada 2045 sehingga urbanisasi harus dikelola dengan strategi aglomerasi yang tepat agar memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Budhiana.
Budhiana menyoroti kawasan Rebana yang mencakup Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. ”Dengan investasi sebesar Rp235 triliun dan 13 kawasan industri yang telah ditetapkan, Rebana memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis aglomerasi,” tambah Budhiana.
Ia membandingkan model ini dengan koridor ekonomi di China dan Jepang yang sukses mengembangkan wilayah melalui sinergi infrastruktur, industri, dan kebijakan. ”Tren global seperti relokasi industri dari China ke Majalengka dan Subang akibat ketegangan dagang antara China dan Amerika Serikat juga menjadi faktor pendukung,” kata Budhiana.
Budhiana menyebut bahwa perusahaan besar seperti Adidas dan Nike mulai memindahkan produksinya ke Indonesia. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing di industri global.
Prinsip ESG
Selain aspek ekonomi, Budhiana juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam investasi berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di kawasan industri saat ini diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan laporan keberlanjutan sesuai standar audit internasional. Konsep ESG menjadi standar global dalam industri manufaktur, yang mengharuskan penggunaan bahan baku dari minimal 80 persen material daur ulang serta energi berbasis hijau.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya indeks SDM, terutama dalam kesiapan tenaga kerja industri. Budhiana mencontohkan bagaimana China mampu meningkatkan konsumsi publik dalam enam bulan melalui produksi yang cepat dan efisien. Untuk mengatasi hal ini, Muhammadiyah menilai pentingnya penguatan pendidikan vokasi, termasuk pengembangan Sekolah Tinggi Vokasi, guna menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan industri.
Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan sosial, seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di perkotaan. Oleh karena itu, Budhiana mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengelola urbanisasi secara produktif melalui penguatan pendidikan kejuruan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta kebijakan tata ruang yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Diskusi yang dipandu oleh Ketua MPI PWM Jawa Barat Kelik N Widiyanto ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pengembangan kebijakan di Jawa Barat. Salah satu poin utama adalah pentingnya advokasi teknokratis dalam perencanaan tata ruang agar kawasan industri dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan strategi aglomerasi yang tepat, kawasan Rebana dan wilayah lainnya di Jawa Barat dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.***
