Oleh: Ace Somantri
Bandung — Tepat dan luar biasa Muhammadiyah menghadirkan kandidat presiden dan wakil presiden. Mereka adalah diantara orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk ikut kontestasi dalam hajat demokrasi lima tahun sekali.
Momentum ini jarang sekali sehingga wajar setiap orang berkepentingan sangat respons dan respek saat menjelang hajatan pesta demokrasi, terlebih ini untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan dalam rentang masa waktu lima tahun lamanya.
Kepentingan tersebut sangat banyak variannya, mulai urusan politik pragmatis sesaat hingga urusan politik kebangsaan bersifat strategis untuk langkah maju atau mundurnya peradaban bangsa.
Sehingga Muhammadiyah memandang penting untuk mengetahui pandangan, visi, dan misi para kandidat pemimpin bangsa ke depan.
Dengan agenda dihadirkannya para kandidat menjadi ruang dialog menguji kemampuan narasi para tokoh politik yang saat ini sedang menghadapi dan mengikuti kontestasi merebut kursi nomor satu di NKRI yang dicintai.
Gelombang pertama menghadirkan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kegiatan tersebut diselenggarakan pihak Muhammadiyah berlokasi di kampus kebanggaan warga Persyariakatan yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sangat antusias warga Solo-Surakarta mengikuti dialog tersebut, khususnya warga Muhammadiyah dengan gelaran tersebut karena telah menjadikan kesempatan tersebut untuk mengetahui calon pemimpin negeri sekaligus dapat mengetahui sejauh mana rasionalitas gagasan visi dan misi kepemimpinannya.
Yang viral beredar di media sosial, sempat menjadi sorotan publik terkait kondisi situasi penyikapan pemerintah terkait hal ihwal kebijakan perlakuan lembaga pendidikan milik swasta dan negara yang dinilai saat ini tidak berkeadilan, pasalnya dirasakan pada kenyataannya penyelenggara pendidikan swasta terlalu banyak beban yang tidaak seimbang, padahal secara substansi sama-sama mencerdaskan anak bangsa.
Apalagi menurut Anies Baswedan, bahwa Muhammadiyah sudah lahir sebelum negeri ini berdiri sehingga beban selama ini negara harus memberikan keadilan salah satu di antaranya bagi perguruan pendidikan dibebaskan beban pajak lahan dan dipersilakan menggunakan lahan-lahan milik negara secara gratis yang digunamanfaatkan oleh lembaga pendidikan.
Apakah pernyataan tersebut janji manis dari seorang Anies karena sedang promosi atau memang rasional dan realistis secara faktual bahwa itu sebenarnya dapat terjadi? So pasti itu dapat direalisasikan karena memang itu mudah dan tidak sulit, apalagi saat menjadi pemimpin negeri akan semakin mudah kala kebijakan untuk kemajuan negeri.
Banyak janji hal tradisi dalam promosi kala menjelang pemilu negeri, namun juga bukan suatu yang utopia jika hal yang disampaikan atas dasar kajian yang objektif, rasional, dan realistis. Selama ini kalkulasi potensi kekayaan negeri sangat mudah dihitung, baik dengan pendekatan kuantitif maupun kualitiatif. Negeri ini terdapat jutaan orang sudah terdidik dalam tingkat graduate, belasan ribuan magister dan doktor hingga seribu lebih profesor.
Masa sih pemimpin negeri tidak mampu memobilisasi kekuatan tersebut, kenapa mesti impor sumber daya manusia dari luar sangat ironis sementara banyak warga negara Indonesia dipakai untuk kemajuan negara orang lain.
Hal ini penting disadari, apakah memang benar produk pendidikan kita yang masih jauh dari standar global. Entahlah, diakui atau tidak memang faktanya sebagian besar kompetensi ahli berstandar tampaknya masih kategori di bawah standar.
Momentum menguji visi dan misi calon pemimpin sangat tepat. Selain mengenal profil dan sosoknya, bagi Muhammadiyah tidak sekedar mengetahui dan memahami visi, melainkan menguji kemampuan leadership-nya.
Baru kali ini sepertinya Muhammadiyah berinisiatif mengundang kandidat calon pemimpin negeri, berbagai pertanyaan sekaligus pernyataan dari peserta dan panelis memprovokasi dan mengoreksi gagasan yang disampaikan.
Sorak sorai dengan riuh pada saat-saat tertentu manakala ada lontaran kata dan kalimat yang tepat dalam situasi kondisi kekinian. Gelak tawa pun tidak terelakan saat ungkapan dan pernyataan yang kritis nan politis dari para peserta maupun panelis.
Negeri ini butuh warga Muhammadiyah, apalagi para kandidat pasangan calon pemimpin. Keberadaannya bukan sekedar ada dalam urutan absen konstituen, melainkan akan dan harus menjadi mitra taktis dan strategis untuk Indonesia maju dan berkemajuan bagi siapa pun pemimpin negeri terpilih duduk di atas kursi tanah ibu pertiwi.
Nyaris tidak ada satupun visi dan misi calon pemimpin negeri yang buruk, hampir dipastikan bagus dan sangat baik. Namun, ada hal menarik untuk dibahas dalam kajian multi-perspektif baik pendekatan disiplin ilmu maupun atas dasar empirik.
Muhammadiyah pelaku sejarah berdirinya negeri ini, pahit manis dan getirnya robekan hati pilu menerjang badai penjajahan dan pendudukan para imprealis kala itu, Muhammadiyah bersama elemen lain berupaya keras menjelmakan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Bukan hanya wajar mengundang mereka para pasangan calon pemimpin negeri, melainkan wajib dan seharusnya meminta komitmen jiwa dan raga sejauh mana kesediaan dan kesiapan membangun negeri kepulauan dan negara maritim terbesar di dunia.
Bahkan jikalau Muhammadiyah berani meminta uji fakta integritas, di antaranya komitmen pelayanan publik supercepat dan murah, penegakan hukum berkeadilan, memetakan, dan mengembangkan sumber daya manusia unggul dan kompetitif, merancang bangun infrastruktur publik berorientasi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat adil dan beradab.
Jikalau keluar dari komitmen dan melanggar janji, tanpa menunggu diproses politik yang panjang untuk bersedia mundur atau dimakzulkan secara konstitusional.
Mungkihkah hal di atas terjadi dan dijalankan oleh Muhammadiyah, pasalnya suara rakyat adalah amanah yang berat. Apalagi ada slogan “suara rakyat suara Tuhan” ngeri-ngeri sedap jikalau ditelaah dengan hati yang mendalam. Suara Tuhan, sangat sakral dan spiritualistik.
Tuntutan komitmennya ada dalam ikatan janji suci, menjaga, dan menajalankan amanah tidak semudah dalam kata-kata. Mungkin slogan tersebut dapat ditambahkan seperti ini kira-kira kalimatnya: Suara rakyat suara Tuhan, amanah rakyat amanah Tuhan, murka rakyat murka Tuhan.
Sanggup atau tidak, jikalau hal tersebut menjadi ikrar di lisan dan diaykinkan dalam hati, wajib diamalkan dalam kenyataan tanpa syarat. Konsekuensinya pun harus diterima manakala terjadi dan tiba menimpanya, sekaligus dipertanggungjawabkan dunia akhirat.
Berat sekali menanggung resiko pemimpin, bukan sekedar menambah portofolio yang masuk kolom deretan pengalaman dalam riwayat hidup pribadi. Menanggung resiko rakyat dan negara, hidup, dan matinya serta maju dan mundurnya bangsa dan negara ini tanggung jawab berat seberat alam semesta.
Begitupun Muhammadiyah ikut turut bertanggung jawab saat abai dan mengabaikan kondisi bangsa dan negara ada dalam kegelapan, sikap kritis sang pencerah KH Ahmad Dahlan di kala itu terhadap penguasa dan realitas sosial sebaikanya menjadi karakater utama Muhammadiyah kekinian dalam menyikapi segala hal berkaitan situasi kondisi bangsa Indonesia.
Secara tidak langsung, Kiai Dahlan mengajarkan warga Muhammadiyah sekaligus kelembagaanya untuk kritis terhadap bentuk sikap dan perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam dan kemanusiaan. Muhammadiyah lahir dan berdiri bukan tanpa alasan, melainkan menjawab berbagai tirani persoalan sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan beragama.
Daya kritis Kiai Dahlan disegani pihak-pihak terkait, daya juang mengobarkan semangat perlawanan terhadap tirani sosial pun tidak mengenal lelah dan putus asa, apalagi takut pada penguasa. Pantas dan sepatutnya Muhammadiyah menginternalisasikan karakteristik juangnya menjadi keutamaan gerakan Islam yang saat ini mulai mengalami turbulensi akidah dan akhlak.
Mengambil sikap peduli pada pemilu kali ini bagian dari impelementasi membangun pilar gerakan politik sosial dalam bentuk pengawasan jalannya demokrasi yang jujur dan adil. Hak politik Muhammadiyah benar-benar digunamnafaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga tidak absen dalam perhelatan politik kebangsaan yang sangat strategis.
Fatwa-fatwa gerakan sosial politik Muhammadiyah sangat dibutuhkan oleh publik, bukan penggiringan opini dukung mendukung, melainkan memberikan ajaran-ajaran moral politik santun, beradab, dan berkeadilan. Jika mampu dan berani secara terbuka mengawal proses politik jujur dan adil dengan cara yang elegan, tersusun konsepnya lebih akademis namun praktis.
Bahkan, sangat strategis berkolaborasi dengan ormas Islam lain yang memiliki spirit sama mengawal demokrasi benar-benar di atas konstitusi negeri. Menguji visi dan misi langkah konkret, namun tampaknya lebih keren dan hebat Muhammadiyah melalui majelis atau lembaga terkait untuk memiliki organ taktis yang memberi sumbangsih pada negara hal ihwal pengawalan dan pengawasan demokrasi yang jujur, adil, dan beradab. Insyaallah akan membawa demokrasi Indonesia semakin baik dan konstitusional. Amin. Wallahu’alam.***
Bandung, Nopember 2023
