
Thailand – Aisyiyah turut serta dalam Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ke-12 yang diselenggarakan oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) di Pusat Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCC), Bangkok, Thailand, pada 25 Februari 2025.
Dalam forum ini, Aisyiyah diwakili oleh Tri Hastuti Nur Rochimah, Koordinator Program INKLUSI sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, yang menjadi salah satu pembicara dalam sesi diskusi “Multi-Stakeholder Partnerships to Achieve Economic Resilience for Women and People with Disabilities.”
“Forum ini menjadi ajang pembelajaran bagi Aisyiyah sekaligus wadah berbagi praktik baik dalam pemberdayaan dan pendampingan penyandang disabilitas agar lebih dikenal di tingkat Asia Pasifik,” ujar Tri. Salah satu inisiatif Aisyiyah dalam Program INKLUSI adalah membuka akses kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
Tri menyoroti bahwa masih banyak tantangan dalam dunia kerja bagi penyandang disabilitas, seperti stigma negatif dan anggapan kurangnya keterampilan. Selain itu, lembaga pendidikan seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) cenderung lebih menekankan pelatihan keterampilan teknis (hardskill) tanpa membekali siswa dengan keterampilan lunak (softskill) yang penting untuk bersaing di dunia kerja formal. “Materi pendidikan harus mencakup pengembangan softskill agar mereka siap terjun ke dunia kerja,” jelasnya.
Selain itu, meskipun telah ada regulasi mengenai kesempatan kerja bagi disabilitas di sektor swasta dan pemerintah, implementasinya masih menjadi pekerjaan rumah. Tri menegaskan bahwa masih banyak pemberi kerja yang belum memenuhi aturan tersebut. “Pemerintah dan sektor swasta perlu lebih serius dalam menerapkan kebijakan inklusi bagi pekerja penyandang disabilitas,” tambahnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Aisyiyah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk SLB yang dikelola Aisyiyah, dengan melatih guru-guru sebagai trainer kesiapan kerja bagi siswa dan alumni. Selain itu, Aisyiyah menggandeng Dinas Ketenagakerjaan serta melakukan advokasi kepada Dunia Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) agar lebih membuka peluang bagi penyandang disabilitas.
“Kami mendorong pemberi kerja untuk menyediakan kesempatan magang bagi penyandang disabilitas. Dari situ, mereka bisa membuktikan kemampuan mereka, dan beberapa bahkan mendapatkan pekerjaan tetap,” kata Tri. Namun, ia juga menekankan bahwa selain membuka akses kerja, penting untuk memastikan lingkungan kerja yang inklusif dan keberlanjutan kesempatan kerja bagi disabilitas.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut, Muksin, turut menjadi narasumber. Ia memaparkan peran pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung ketenagakerjaan inklusif. Pemda Garut sendiri telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan yang aktif berkolaborasi dengan Aisyiyah.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan di Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, juga mengapresiasi praktik baik yang dilakukan Aisyiyah. Ia menilai bahwa pendampingan Aisyiyah dalam ketenagakerjaan disabilitas menunjukkan peran strategis organisasi kemasyarakatan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia, terutama dengan melibatkan sektor pemerintah dan swasta.***