Sumber Gambar: m.liramedia.co.id
Bandung, Kabar Muhammadiyah Jabar—
BBM atau harga bahan bakar minyak yang meliputi Pertamax, Pertalite, dan Solar resmi mengalami kenaikan. Ketetapan ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam jumpa pers di Istana Merdeka pada 3 September lalu.
“Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian,” ungkap Jokowi sebagaimana dikutip Kompas.com.
Pemerintah berdalih, langkah pengalihan subsidi BBM dilakukan demi memprioritaskan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Walhasil, harga BBM di dalam negeri harus dinaikan demi mengurangi beban subsidi.
“Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang tepat sasaran. Bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar Rp 12,4 Triliun yang diberikan kepada 26,5 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan, dan mulai diberikan mulai bulan September selama 4 bulan,” tambahnya.
Kebijakan tersebut membuat masyarakat bergejolak. Banyak warga yang merasa keberatan atas kenaikan harga BBM ini.
Bahkan, tak sedikit kelompok masyarakat mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga buruh yang sampai melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes harga BBM yang semakin mahal.
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat, M Rizal Fadillah berpendapat bahwa kebijakan meningkatkan harga BBM memang sangat membuat rugi masyarakat luas karena akan berdampak pada kenaikan harga di sektor lainnya.
“Ini sangat memprihatinkan rakyat Indonesia, seharusnya diupayakan agar tidak terjadi kenaikan BBM,karena itu menyangkut implikasi. Naik BBM akan naik harga-harga, dan yang akan merasa kesulitan tentu saja masyarakat banyak,” ujar Rizal pada TvMu Bandung.
Menurutnya, program pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang dijadikan alasan pemerintah untuk menaikan BBM pun bukanlah sebuah solusi, melainkan sekadar pencitraan belaka. Beliau pesimis BLT akan berjalan efektif.
“Adanya BLT itu tidak menyelesaikan masalah, itu hanya hiburan, atau pencitraan, yang mungkin juga efektifitasnya tidak akan terasa,” tutupnya.
*Penulis: Aqbil WAK
