Kolom Muhammadiyah Jabar—
Fenomena Kepemimpinan Persyarikatan
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang lahir pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta telah melintasi abad kedua. Tentu perjalanan yang panjang dengan menghadapi berbagai dinamika keummatan dan kebangsaan. Lahir dari sebah kegelisahan KH. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwisy) mengenai kondisi umat Islam yang jumud dan terjebak dalam praktik ritual agama yang bernuansa takhayul, bid’ah dan khurafat (TBC).
Dengan situasi pergerakan Islam yang mencuat, dimotori Jamaludin Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh menjadi inspirasi KH. Ahmad Dahlan dalam mengubah wajah Islam Indonesia melalui pergerakan “nyata” yang terfokus pada pemurnian Islam (puritan), pembaruan pemikiran Islam (tajdid) dan peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
Tersebarnya Muhammadiyah ke berbagai daerah di Indonesia seperti Surakarta, Surabaya, Pekalongan, Purwokerto, Jakarta hingga Padang dan Makassar tidak lepas dari gerakan dakwah yang massif yang dipimpin oleh sosok-sosok teladan yang ikhlas dan tak lelah berdakwah dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Hingga memasuki kemerdekaan, Pemilu 1955, mencuatnya gerakan komunis dan memasuki orde baru, Muhammadiyah telah “dewasa” dan “mapan” dengan segala perangkat ideologi dan pemahaman yang mumpuni.
Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhamamdiyah (MKCHM), Sifat Muhammadiyah menjadi alat ukur dalam memandang dinamika keummatan dan kebangsaan. Tentunya dikawal oleh Pemimpin yang berjalan estafet dengan menggengam Manhaj gerakan.
Pemilihan kepemimpinan Muhammadiyah dalam setiap zaman berjalan dengan keteduhan, dengan model “formatur” maka semua lapisan dan golongan pemikiran diakomodir persyarikatan. Mengutamakan musyawarah tentu menjadi alasan teduhnya memilih pemimpin baru persyarikatan yang terus dibudayakan dan jadi karakter.
Namun fenomena kepemimpinan persyarikatan hari ini yang lahir dari proses musyawarah transaksional telah menimbulkan degradasi marwah organisasi. Pemimpin yang seharusnya tampil sebagai pengayom umat justru terjebak dalam sikap elitis, lebih sibuk dengan agenda pribadi, dan kurang bijaksana dalam membimbing jamaah. Ketidakhadiran pimpinan dalam agenda penting cabang menjadi bukti nyata bahwa sebagian pemimpin kehilangan ruh khidmah. Padahal, kepemimpinan Muhammadiyah bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah kolektif yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
Sembilan Tipe Kepemimpinan Muhammadiyah
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Agung Danarto menegaskan sembilan tipe kepemimpinan yang harus melekat pada setiap pemimpin persyarikatan adalah sebagai berikut :
- Spiritualitas Islam yaitu Pemimpin harus berlandaskan tauhid dan ibadah, menjadikan kepemimpinan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah.
- Seni menggerakkan yaitu Kepemimpinan bukan hanya mengatur, tetapi mampu menggerakkan jamaah dengan semangat dakwah yang hidup.
- Kemampuan membangun jaringan yaitu Pemimpin harus mampu merajut kerja sama lintas cabang dan masyarakat luas.
- Keteguhan amar ma’ruf nahi munkar yaitu Pemimpin wajib konsisten menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.
- Keterbukaan terhadap kritik yaitu Pemimpin Muhammadiyah harus siap menerima evaluasi demi perbaikan gerakan.
- Sikap istiqamah yaitu Konsistensi dalam prinsip dan tindakan menjadi fondasi kepemimpinan yang kokoh.
- Kepedulian terhadap kaum dhu’afa yaitu Pemimpin harus berpihak pada yang lemah dan menghadirkan solusi nyata bagi mereka.
- Rasionalitas dalam berpikir yaitu Pemimpin dituntut menggunakan pendekatan rasional, bukan emosional, dalam mengambil keputusan.
- Wawasan jauh ke depan yaitu Pemimpin harus visioner, mampu membaca arah zaman, dan menyiapkan strategi dakwah yang relevan.
Tanpa sembilan tipe ini, kepemimpinan Muhammadiyah akan kehilangan ruhnya dan berubah menjadi sekadar simbol jabatan.
Keteladanan KH. Abdurrozaq Fachrudin (Pak AR)
Keteladanan KH. Abdurrozaq Fachrudin (Pak AR) sebagai Ketua organisasi Islam kedua terbesar Indonesia menjadi contoh nyata kepemimpinan egaliter. Beliau sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan periode terlama (1968-1990) dikenal sederhana, tidak segan hadir ke pengajian dengan sepeda onthel, bahkan rela dibonceng oleh kader muda demi memenuhi undangan jamaah. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal fasilitas atau penghormatan berlebihan, melainkan kesediaan hadir di tengah umat. Pak AR membuktikan bahwa dakwah harus menjangkau semua lapisan masyarakat, dari kalangan bawah hingga atas, dengan sikap rendah hati dan penuh keikhlasan. Mendiang tidak pernah menuntut penghormatan, tetapi justru dihormati karena ketulusannya.
Pada kisah lain, tentang keteguhan Dakwah mendiang kepada masyarakat di Sumatera Selatan yang secara arif mengkaji “Surah Yasin“ yang seringkali hanya dibaca tanpa dipahami maknanya untuk ditadaburi. Figur seperti ini menjadi antitesis terhadap fenomena pemimpin elitis yang menjauhkan diri dari jamaah. Kisah-kisah mendiang bukan hanya manis untuk diceritakan namun menjadi teladan dalam bersikap bagi Pimpinan Persyarikatan.
Tentunya ujian dan tantangan seperti jabatan pada organisasi atau lembaga mitra pemerintah di tingkat kota, tidak menghilangkan “ruhul ikhlas“ yang selama ini dibangun dan kokoh dalam perjalanan persyarikatan. Memimpin tanpa rasa benci, tidak memihak dan mengutamakan kepentingan ummat jadi bandul karakter yang hendaknya tidak bergeser sedikitpun.
Peran Muhammadiyah dalam Masyarakat dan Hikmah Kepemimpinan
Muhammadiyah semakin mendapat kepercayaan publik karena kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Akuisisi berbagai universitas, rumah sakit dan pengambilalihan gereja sebagai Masjid menjadi tanda bahwa kepercayaan ini harus dijaga dengan kepemimpinan yang berkarakter khidmah, arif, bijaksana, dan netral. Patut diingat bahwa tujuan utama Muhammadiyah adalah untuk Agama Islam dan Kaum Muslimin, maka hendaknya Pimpinan dalam berpikir dan bertindak untuk berupaya sekuat tenaga menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam dengan langkah seluas-luasnya yang meningkatkan kualitas SDM muslim.
Tentunya bergerak bersama seluruh cabang akan memperkuat keselarasan gerakan dan memperkokoh dakwah jamaah. Sebaliknya, sikap elitis, partisan, dan egois berpotensi memecah persyarikatan serta menjadi preseden buruk bagi masa depan organisasi. Gerakan Jama’ah dan Dakwah Jama’ah menekankan pentingnya pembinaan jamaah melalui aksi nyata, bukan sekadar proyek simbolik. Oleh karena itu, kepemimpinan yang absen dalam agenda cabang berarti mengabaikan ruh dakwah jamaah yang menjadi inti gerakan Muhammadiyah. Kebesaran Amal Usaha Muhammadiyah tentunya harus sejalan dengan kebesaran hati dan kelapangan jiwa Pemimpin-Pemimpinnya.
Harapan Kepemimpinan Persyarikatan
Kepemimpinan Muhammadiyah tingkat daerah diharapkan memiliki wawasan luas, mampu menjangkau potensi besar, namun tetap mengayomi cabang sebagai bagian integral persyarikatan. PDM harus hadir sebagai penghubung yang memperkuat PCM, bukan melemahkan. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, netral, dan berorientasi pada khidmah, Muhammadiyah akan semakin berkemajuan dan berdampak bagi masyarakat Islam serta publik luas.
Harapan ini bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan mendesak agar wajah dakwah Muhammadiyah tetap menggembirakan, membimbing, dan menebar rahmat bagi semua. Kepemimpinan yang berwawasan luas namun tetap sederhana akan memastikan Muhammadiyah terus menjadi gerakan tajdid yang relevan, membumi, dan berpengaruh positif bagi bangsa. Semoga Muhammadiyah kita tetap dalam khittahnya dan masing-masing hati kita diikatkan dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Yassarallahu lanaa.
Kontributor: Andre Wijayanto, S.A.B.
