Sumber Gambar: Pribadi.
Kabar Muhammadiyah Jabar—Duta Maritim Indonesia Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) melakukan audiensi bersama ketua DPD RI di Gedung Nusantara III ruang rapat DPD RI Jakarta Pusat, Jl. Gatot Subroto. Jumat (12/8/2022).
Audiensi itu menuntut segera dilakukannya pengesahan RUU kepulauan menjadi undang-undang guna memperbaiki pengelolaan kehidupan laut di Indonesia.
Salah satu duta maritim yang turut menyampaikan aspirasinya, Arbi Hardin Kabupaten Taliabu menyampaikan keinginannya agar RUU daerah kepulauan segera disahkan.
“Harapan saya agar RUU daerah kepulauan ini disahkan menjadi undang-undang, agar pengelolaan laut bisah lebih dioptimalkan,” katanya.
Ir. H. A La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, RUU terhambat ditarik DPR sudah sejak 2017 dan DPD RI akan terus melayangkan suara para duta kepada DPR RI.
“RUU macet ditarik DPR RI sudah sejak 2017, tapi masih terus diusahakan. Perizinan RUU harus menunggu keputusan dari pusat, Saya tidak bisa berjanji pada kalian. Sebagai anak generasi selanjutnya, maka berikan suaramu pada Negara. Saya cuma bisa menulis suara kalian untuk diberikan kepada DPR RI semoga suara kalian didengar,” jelasnya.
Ketua Umum Aspeksindo, Andi Harun mengatakan, tujuan dari audiensi ini tidak hanya mendorong untuk percepatan pengesahan RUU daerah kepulauan, tetapi untuk pula mengetahui sejauh mana RUU daerah kepulauan itu berada.
“Audiensi yang dilakukan dengan DPD RI itu sangat strategis untuk memastikan sejauh mana RUU daerah kepulauan itu berada, karena sangat penting untuk memastikan daerah dan kepulauan pesisir itu maju seperti dengan daerah lain,” ucapnya.
“Walaupun disayangkan hanya beberapa orang yang dapat menyampaikan aspirasi karena keterbatasan waktu, namun saya berharap semoga aspirasi dari anak-anak duta maritim dapat terwujud,” tandasnya.
Editor: Aqbil WAK
