Kabar Muhammadiyah Jabar, Kabupaten Bogor—
Empat pimpinan organisasi kepemudaan lintas iman berkumpul bahas masalah nasional di Cibinong (2/9/2025). Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Bogor menginisiasi forum Diskusi Publik dengan tema “Mencari Titik Temu Damai: Peta Eskalasi dan Mitigasi Proksi Konflik”.
Forum yang dilaksanakan di Waroeng UP2DATE, Cibinong ini dihadiri oleh puluhan pengurus dan anggota dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Cabang GP Ansor, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Bogor dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Bogor Raya.
Dalam paparan diskusi, Ramdan Nugraha atau yang akrab disapa Nunu, yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Riset, Teknologi dan Manajamen SDM Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa eskalasi politik nasional yang saat ini sedang berlangsung disebabkan oleh berbagai kebijakan anomali Pemerintah yang tidak pro rakyat.
Menurut Nunu, setelah kebijakan pemblokiran rekening, kelangkaan gas elpiji, hingga pengambil-alihan kelola lahan yang tidak digunakan dalam tempo waktu tertentu, hingga pada kebijakan pemberian tunjangan sewa rumah lima puluh juta per bulan untuk seluruh anggota DPR-RI, menjadi rentetan peristiwa yang akhirnya memuncak pada aksi demonstrasi yang mengakibatkan, Affan Kurniawan, seorang Ojek Online wafat dalam kerumunan aksi masa di Jakarta.
“Ini harus menjadi evaluasi serius Pemerintah, khususnya partai politik, untuk mampu secara ketat menyeleksi dan mendidik kader-kadernya yang diberi mandat kekuasaan oleh rakyat di DPR, agar punya empati dalam melihat realitas masalah di masyarakat, ini malah tampil arogan dan provokatif”, ungkap Nunu.
Kerugian Negara secara materil mencapai puluhan miliar disebabkan banyaknya fasilitas infrastruktur yang hancur. Yang lebih ironis menurut Nunu adalah dampak sosial yang akhirnya muncul adalah trust-issue terhadap pejabat dan kelembagaan Negara, yang dalam konteks ini adalah DPR-RI.
“Saya meyakini banyak anggota DPR yang bekerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tapi mereka yang baik ini jadi tertutup karena adanya generalisasi akibat tingkah anomali para oknum DPR belakangan ini”.
Yang paling dikhawatirkan adalah eskalasi konflik yang bersifat proksi-destruktif, yang saat ini sudah terjadi di beberapa daerah lain di luar Jakarta, tambahnya.
Forum Diskusi Publik lintas iman ini bertujuan untuk melakukan upaya preventif terhadap potensi eskalasi konflik berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh masing-masing lembaga. Nunu menyampaikan bahwa output acara ini akan disampaikan langsung kepada Bupati Bogor dan forkopimda untuk dijadikan referensi data dalam membaca peta konflik dan bagaimana upaya untuk melakukan berbagai skema pencegahan.
Acara diskusi ditutup dengan Pernyataan Sikap Bersama dari seluruh pimpinan lembaga kepemudaan lintas iman yang sepakat untuk menjaga Kabupaten Bogor agar tetap aman dan kondusif.
