Bandung – Dalam catatan modern, konflik berkepanjangan antara bangsa Palestina dengan Zionis Israel terjadi sejak pembagian wilayah Palestina oleh PBB pada 1947 mengikuti Deklarasi Balfour 1917.
Pasca Deklarasi Balfour, Inggris memfasilitasi imigrasi ratusan ribu kaum Yahudi ke wilayah Palestina. Termasuk memberikan bantuan militer bagi kaum Yahudi saat terjadi perlawanan rakyat Palestina pada 1939.
Setelah negara Zionis Israel berdiri pada 1948, konflik berdarah pun secara asimetris dan terstruktur dilakukan kaum Zionis kepada bangsa Palestina hingga hari ini.
Merujuk pada catatan di atas, seperti dikutip dari laman resmi Muhamamdiyah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa konflik yang terjadi antara bangsa Palestina dan Israel bukanlah konflik agama antara Islam dan Yahudi.
Konflik tersebut, kata Mu’ti, merupakan konflik politik dan banyak umat Yahudi yang juga ikut menentang Zionisme Israel.
“Itu saya kira pandangan yang harus kita berikan garis tebal bahwa ini adalah peperangan dan konflik politik yang berkaitan dengan perebutan wilayah kekuasaan antara bangsa Palestina dan bangsa Israel. Namun, tentu dalam posisi di mana masyarakat internasional menyebut Israel melakukan okupasi atau agresi terhadap wilayah bangsa Palestina,” ungkap Mu’ti.
Dalam dalam forum Halaqah AWM Mingguan: Rekonsiliasi Palestina-Israel: Perspektif Agama, Jumat (27/10/2023) lalu, Mu’ti menilai konflik berdarah antara Palestina dengan Israel tidak bisa dipandang secara sederhana dan hitam putih sekadar Islam versus Yahudi.
Berdasar data tahun 2022, di Israel, jumlah umat Islam mencapai 17 persen atau sekira 1,5 juta jiwa. Sementara itu, bangsa Palestina yang menjadi korban Zionisme tidak hanya umat muslim, tetapi bangsa Palestina yang beragama Yahudi, Kristen, dan agama-agama tradisi seperti Druze.
“Sehingga kalau persoalan ini ditarik kepada persoalan perang antara Islam dengan Yahudi, ini akan menjadi sebab ketegangan di berbagai wilayah di dunia dan itu sesuatu yang sangat tidak kita kehendaki,” ujar Mu’ti.
“Selama ini saya melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada di masyarakat itu kan lebih pada pemihakan secara 100 persen Hamas atau Palestina atau Israel dan saling menyalahkan satu sama lain,” imbuh Mu’ti.
Peluang rekonsiliasi perdamaian
Meski konflik ini terus berkepanjangan, Mu’ti berpendapat masih ada peluang untuk mengusahakan jalur-jalur rekonsiliasi dan perdamaian.
Banyaknya gerakan diplomasi kultural oleh masyarakat sipil untuk membangun kesadaran persaudaraan antara umat Islam, Yahudi, dan Kristen membuat dirinya optimis pada upaya resolusi konflik.
Misalnya ide tentang Common Ground, Kalimatun Sawa’, Son of Ibrahim dan yang lainnya.
“Bagaimana komunitas non agama ini bisa berperan lewat jalur non militer dan non politik untuk membangun kerukunan di antara masyarakat yang berbeda-beda itu,” jelas Mu’ti.
Mengurangi kecenderungan simplifikasi atas konflik Palestina-Israel, Mu’ti mengajak umat untuk mengedepankan rasionalitas, objektivitas, keadaban dan bukan sentimen emosional semata.
“Saya kira pemihakan yang paling mungkin adalah pemihakan kepada kebenaran yang memenuhi hukum-hukum internasional bahwa tidak boleh ada penyerangan pada masyarakat sipil, pada fasilitas publik walaupun dalam situasi perang dan itu adalah hal-hal yang saya kira perlu dilakukan bersama-sama dan solusi itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang beradab, damai dan mengurangi sebisa mungkin ketegangan yang ada,” papar Mu’ti.
“Oleh karena itu, kalau perang ini tidak dihentikan dan tidak ada tekanan internasional agar Israel menghentikan semua okupansinya itu dan kemudian duduk bersama mendengarkan masyarakat internasional berbicara termasuk dari masyarakat sipil, solusi damai itu sepertinya tidak mungkin (terwujud),” pungkas Mu’ti.***
