Oleh: Ace Somantri*
SEIRING waktu merentang masa, belum lama ini Kementrian Agama RI melakukan kegiatan acara yang salah satu agendanya menyampaikan permohonan maaf kepada para pihak atau publik terkait penyelenggaraan haji yang selama ini sudah 73 Tahun melayani tamu-tamu Allah SWT di seluruh pelosok negeri Indonesia.
Sambut pisah penyelenggaraan haji penuh dinamika telah menjadi catatan sejarah yang tidak mudah dilupakan. KH Nasarudin Umar, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pegawai Kementerian Agama yang telah banyak mengabdi dalam penyelenggaraan haji selama puluhan tahun, pun sama beliau menyampaikan permohonan maaf atas nama kementrian kepada semua pihak hal ihwal pelayanan haji yang masih banyak kekurangan dan belum maksimal.
Sementara, BP Haji sejak dibentuk menjadi sebuah badan setingkat kementerian terus melakukan penataan secara marathon dari hal kecil hingga sampai kebutuhan hal-hal yang besar. Berat luar biasa tanggung jawab BP Haji Indonesia, opini publik yang nyaris belum pernah merasakan kepuasan secara maksimal apalagi kepuasaan mutlak jauh dari harapan publik.
Solusi penyelenggaraan haji terpisah menjadi satu kementrian dalam bentuk badan merupakan terobosan yang berani dari Presiden Prabowo untuk menunjukkan kepada publik akan keseriusan dan kesungguhan dalam mengubah penataan penyelenggaraan haji lebih baik tidak hanya omon-omon atau wacana semata.
Langkah berani memisahkan dari kementrian menjadi satu catatan penting dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Stigma carut-marut pengelolaan haji Indonesia sudah kadung “berkarat” sulit diubah dengan cara apapun hingga tak terasa 73 tahun terlewati, namun belum menunjukkan keseriusan berbenah secara revolusioner tata kelolanya.
Berbenah dengan serius dan sungguh-sungguh adalah komitmen BP Haji Indonesia. Hal demikian bagian dari menjalankan amanah Presiden dan warga masyarakat muslim. Beberapa hari ini viral di media terkait rekrutmen pegawai di BP Haji untuk menambah sumber daya dalam pelayanan publik dalam penyelenggaraan haji, dan yang menarik penerimaan pegawai tersebut tertulis menerima juga bagi warga non muslim.
Publik sempat dikejutkan dengan hal tersebut, padahal Haji merupakan ritual ta’abbudi umat muslim. Dengan informasi tersebut seolah-olah BP Haji Indonesia melakukan tindakan yang mencederai nilai ibadah haji umat muslim di Indonesia.
Akan tetapi, apa yang dimaksud berita tersebut tampaknya ada maksud dan faham yang belum diketahui oleh umat muslim sebenarnya. Wakil BP Haji Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan penjelasan di media bahwa tindakan tersebut mengusung semangat sikap keterbukaan atau inklusivitas berbangsa dan bernegara dalam bidang ini, termasuk membuka ruang dan kesempatan kepada sumber daya manusia lintas agama menjadi bagian untuk membantu suksesnya penyelenggaraan haji Indonesia.
Hal paling penting, BP Haji Indonesia terus berbenah memperbaiki manajemen pengelolaan untuk memberikan pelayanan memuaskan hingga terwujud Trisukses Haji Indonesia. Hal ihwal dengan munculnya isu pegawai non muslim menjadi topik pembahasan. Menurut hemat kita bahwa tindakan demikian justru baik untuk membangun kebersamaan semua pihak, kolaborasi tersebut menciptakan kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan yang beradab.
Namun, tetap dan dipastikan hal-hal yang berkaitan dengan praktek ta’abbudi ritual formal dan dengan segala yang berkaitannya akan mutlak di bawah tanggungjawab pegawai seorang muslim yang memiliki kompetensi profesional dan berakhlak mulia. Sementara bagi pegawai non muslim diberdayakan pada pos-pos tertentu yang menyangkut hajat kemanusiaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ritual ta’abbudi ibadah haji.
Dibalik mulai ramainya isu diatas menjadi pembicaraan menarik, sangat mungkin hal tersebut menjadi bagian pihak-pihak tertentu yang sudah merasakan akan perubahan mendasar terkait pengelolaan penyelenggaraan haji, sehingga benar-benar akan mengganggu kenyamanannya akibat kerajaan bisnis yang dibangun akan terganggu.
Terlebih, informasi terkait kartel atau mafia dalam penyelenggaraan haji secara bertahap akan dibersihkan sesuai kadar pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tangan-tangan kepercayaan Presiden Prabowo, BP Haji Indonesia akan membuktikan pada publik bahwa penyelenggaraan haji selama ini terbangun stigma buruk dan carut marut yang salah satunya akibat dari praktik mafia kartel haji yang membelenggunya. Dahnil Anzar dengan berbekal amanah dan perintah Presiden, dia lantang, lugas dan tegas menyampaikan bahwa praktik tersebut akan dibersihkan secepatnya tanpa ragu.
Hal yang wajar, gerak langkah sosok Dahnil Anzar memiliki gaya dan kepemimpinan berani dan tegas menyampaikan beberapa pernyataan yang tidak tidak populis. Hal demikian dilatarbelakangi sebagai aktivis dan kader terbaik persyarikatan yang pernah memimpin sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah.
Teruji dan berpengalaman dalam memimpin gerakan perubahan, sekalipun organisasi yang independen namun mampu digerakkan dan diberdayakan sehingga memiliki reputasi yang baik. Apalagi ini organisasi negara, BP Haji Indonesia sebagai institusi negara memiliki infrastruktur kuat.
Sosok Dahnil Anzar Simanjuntak yang lama mendampingi Prabowo Subianto, dari sosoknya yang memiliki karakter tegas dan berani telah menambah panjang rekam jejak keberaniannya dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Hal itu dikarenakan secara tidak langsung mendapatkan keteladanan dari sosok yang didampinginya sebagai Pemimpin dan tokoh bangsa yang terkenal berani dan tegas.
Jika hari ini ada beberapa pernyataan dan langkah beraninya dalam menata BP Haji Indonesia, tindakan demikian merupakan bukti nyata bahwa dia sosok yang pas diamanahi oleh Presiden untuk melakukan pembenahan penyelenggaraan Haji secara komprehensif. Terlepas apa yang terjadi, pandangan publik saat ini terus akan menyoroti langkah-langkah nyata hingga tiba waktunya momentum penyelenggaraan haji yang akan datang.
Mampukah BP Haji membuktikan secara nyata perbaikan pengelolaan pelayanan, sekalipun masih dalam rentang waktu transisi karena peralihan pertama penyelenggaraan haji dari kementrian Agama kepada BP Haji Indonesia. Yang paling penting niat dan langkah nyata menunjukkan kesungguhan dalam penataan pelayanan haji Indonesia.
Dari sosok Dahnil yang kerap kali melontarkan pernyataan yang memotivasi dan menginspirasi publik, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo bahwa bangsa ini selama ini tidak ada keberanian menegakkan kebaikan dan kebenaran, maka saat ini tidak ada alasan untuk takut membersihkan praktik kotor manipulatif dan koruptif dalam berbangsa dan bernegara.
Sehingga penting bagi publik terus membantu dan mendorong pemerintah untuk berpihak pada keadaban dan keadilan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Suka dan tidak suka itu adalah hal biasa sangat manusiawi, subjektifitas akan muncul seiring waktu manakala ada sikap pihak-pihak tertentu merasa dirinya dan golongannya dirugikan.
Namun, yang paling penting saat menjadi pejabat publik harus ada keberpihakan kepada warga masyarakat rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Termasuk saling memberikan ruang dan kesempatan kepada anak bangsa dimanapun, tanpa membatasi SARA dengan kaidah yang baik dan benar untuk membantu meringankan beban negara dan meningkatkan pelayanan publik pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Begitupun dalam penyelenggaraan Haji Indonesia benar-benar mengedepankan ketulusan dan keikhlasan yang terukur dan terstruktur. Semoga langkah nyata BP Haji Indonesia, insyaallah atas kekuasaan Allah SWT memudahkan dan memberkahinya sehingga Trisukses Haji yang sering dilontarkan Bung Dahnil Anzar Simanjuntak terwujud menjadi kenyataan.
*Wakil Ketua PWM Jawa Barat
