Surakarta — Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan (LP2) Pusat Muhammadiyah, Maskuri, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 444 pesantren Muhammadiyah yang tersebar di 27 provinsi di seluruh Indonesia. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, masih ada tantangan besar terkait kekurangan pengajar di pesantren-pesantren tersebut.
“Secara kuantitas, pencapaian ini sangat menggembirakan. Namun, keluhan mengenai kekurangan pengajar masih banyak datang dari berbagai daerah,” ujar Maskuri dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Selasa (27/08/2024).
Untuk mengatasi masalah ini, LP2 PP Muhammadiyah telah meluncurkan program Pendidikan Ustaz Pesantren Muhammadiyah (PUPM), yang melibatkan beberapa kampus Muhammadiyah seperti UM Sidoarjo, UM Bandung, dan UM Purwokerto. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ustaz di pesantren Muhammadiyah.
Dengan solusi sumber daya manusia yang telah dirancang melalui PUPM, Rakornas tahun ini fokus pada bidang pendayagunaan wakaf dan pengembangan ekonomi. Tema yang diangkat adalah “Membangun Kemandirian Pesantren Muhammadiyah Melalui Pendayagunaan Wakaf dan Pengembangan Ekonomi.”
Rakornas ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat fondasi ekonomi pesantren Muhammadiyah. “Pesantren Muhammadiyah perlu mencapai kemandirian terlebih dahulu sebelum dapat memberdayakan masyarakat secara lebih luas,” tegas Maskuri seperti dikutip dari muhammadiyah.or.id.
Selain itu, Rakornas ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pengembangan pesantren, memfasilitasi koordinasi antar lembaga, serta merumuskan strategi pengelolaan wakaf dan ekonomi pesantren yang berkelanjutan.
Diharapkan, sinergi antara Majelis Ekonomi, Majelis Pemberdayaan Wakaf, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mendorong tercapainya kemandirian ekonomi yang diidamkan oleh pesantren Muhammadiyah.
Rakornas ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pesantren Muhammadiyah yang lebih mandiri secara ekonomi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan bangsa.***
