Bandung, Kabar Muhammadiyah Jabar—
Lazismu Jabar bentuk kerjasama dengan MPM dan LP UMKM dalam program pemberdayaan untuk masyarakat seperti program tani bangkit dan program lainnya. Selain dengan MPM, LP UMKM LazisMu Jabar kerjasama dengan Majelis ,lembaga dan Ortom.
Program Tani Bangkit hadir untuk memberdayakan petani melalui sistem pertanian yang terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas agar petani menjadi penggerak ekonomi di negeri kita ini.
Program Tani Bangkit ini bersinergi dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah pada berbagai jenjang struktural.
Wati Setia Ningsih selaku Wakil Ketua Badan Pengurus LazisMu Jawa Barat berharap agar kerjasama bisa berkelanjutan.
“Mengharapkan kerjasama dengan pihak Kementan khusus dengan BSIP bisa berkelanjutan dalam berbagai sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan demi meningkatkan roda perekonomian di negeri kita makin meningkat.”
Prof Dr. Fadjry Djufry sebagai Direktur Generan BSIP menyambut baik kerjasama ini.
“Pihak Kementan akan bersama membangun sinergi dan kolaborasi dengan pihak Muhammadiyah dan teruang dalam MOU.”
MOU akan ditandatangani oleh pihak Kementan dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Program tani bangkit merupakan program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas. Bentuk Program Tani Bangkit meliputi;
1.Pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu,
2.Pelatihan sistem integrasi pertanian dan peternakan,
3.Pengenalan model pertanian ramah lingkungan,
4.Pembentukan kelompok petani,
Penglolaan pascapanen
Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) adalah wadah pengorganisasian petani yang dibentuk oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai implementasi dari spirit pembebasan kaum dhuafa mustadh’afin serta jihad kedaulatan pangan.
Muhammadiyah berpandangan bahwa kedaulatan pangan adalah ciri kemerdekaan sebuah bangsa.
Pangan merupakan kebutuhan mendasar semua makhluk hidup, tak terkecuali seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.
Sebagai sebuah negara merdeka dengan sumberdaya alam yang sangat melimpah, bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan, ditandai dengan ketersedian pangan yang halal dan thoyyib/baik secara mendiri dan terbebas dari ketergantungan pada penguasaan korporasi pangan.
Oleh karena itu, perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan haruslah dilakukan secara bersama-sama, bersungguh-sungguh, dan berkesinambungan oleh seluruh anak bangsa dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki.
Dalam konteks inilah, Muhammadiyah sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, mengambil peran aktif melalui pembentukan JATAM dan mengajak semua pelaku usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta siapa saja yang concern pada kedaulatan pangan untuk bergabung dan bersama-sama berjihad mewujudkannya.
Aspek budidaya akan disebut toyyib/baik apabila proses produksinya dilakukan dengan cara-cara yang tidak membahayakan manusia, alam, dan lingkungannya.
Guna mewujudkan hal ini, Jatam berkomitmen untuk mengajak anggotanya mengembangkan budidaya komoditas pangan yang baik.
Salah satu opsi yang ditawarkan oleh Jatam adalah pola Pertanian Terpadu yang memadukan pertanian, peternakan, dan perikanan sekaligus.
Pola ini diyakini dapat menekan biaya produksi sehingga petani pun dapat memperoleh pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
Aspek perolehan akan disebut toyyib/baik apabila dalam proses transaksinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Petani sebagai produsen pangan berhak mendapatkan keuntungan dari hasil jerih payahnya.
Masyarakat sebagai konsumen juga berhak mendapatkan harga pangan yang bagus dan terjangkau. Di sinilah berlaku prinsip keadilan, sikap adil antar-pihak sehingga tercapai harga yang berkeadilan, sebagaimana prinsip Islam rahmatan-lil’aalamiin (rahmat bagi seluruh alam) serta prinsip Muhammadiyah for All (Muhammadiyah untuk siapa saja/semua orang), maka keanggotaan Jatam bersifat terbuka, inklusif.
Siapapun yang memiliki pandangan dan cita-cita yang sama dengan MPM berkenaan dengan pentingnya gerakan/jihad kedaulatan pangan, maka apapun latar belakang suku, agama, ras, dan ormas/orpol/golongan, diperkenankan bergabung ke dalam JATAM.
