Yogyakarta – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad berharap pejabat publik baik di pemerintah pusat maupun di daerah harus pandai berkomunikasi yang baik dan arif dengan masyarakat.
“Setiap langkah harus dibicarakan secara intens dengan perwakilan masyarakat, jangan one man show, sehingga membuat kebijakan yang ugal-ugalan,” tegas Dadang pada Kamis (14/08/2025).
Ia menambahkan bahwa proses komunikasi yang sehat akan mencegah munculnya kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
Menurutnya, kebijakan yang lahir dari dialog akan lebih mudah diterima dan dijalankan bersama.
“Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat,” ujar Dadang.
Dadang juga mengingatkan bahwa pemimpin harus bersikap terbuka terhadap kritik dan saran serta mengedepankan etika dalam menyampaikan informasi.
“Kalau rakyat diajak bicara, didengar pendapatnya, insyaallah akan lebih mendukung program pemerintah,” tutupnya.***
