KABAR MUHAMMADIYAH JABAR—
Kembali kasus korupsi melanda tanah air. Sekarang giliran eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/10/2023).
SYL diduga melakukan pemerasan serta penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan menggunakan uang hasil rasuah tersebut untuk kepentingan pribadi.
Kasus ini mengindikasikan hingga kini korupsi masih menjadi kebiasaan yang terus dilestarikan oleh siapapun dan kapanpun.
Melihat kenyataan tersebut Rony Mardyana selaku Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan (RPK) Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Barat angkat bicara.
Menurutnya hobi korupsi para pemangku jabatan yang tidak kunjung disetop berimbas pada kebobrokan keberlangsungan negara dan kepercayaan masyarakat.
“Budaya korupsi yang terjadi di kalangan pejabat negara dalam jangka panjang bisa merusak tatanan negara dan kebangsaan,” ujarnya.
“Dampak lain yang ditimbulkan yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus menyengsarakan atau membuat rakyat tidak sejahtera, ” tambahnya.
Rony mendesak dilakukannya konsolidasi antara para penegak hukum guna membasmi korupsi.
“Maka, lembaga KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan harus duduk bersama dan berkonsolidasi untuk penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, ” tegasnya.
Rony menekankan, momentum masa politik saat ini wajib dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para aparat hukum dalam mencegah korupsi.
Hal ini penting supaya kebiasaan korupsi yang sudah menjalar bisa segera diputus dan tidak kambuh lagi.
“Adanya tahun politik pada pemilu kali ini bisa dijadikan momentum preventif dalam tindakan korupsi dengan melakukan komitmen anti-korupsi terhadap semua calon wakil rakyat, ” kata Rony.
Adanya pelibatan para penegak aparat hukum saat momentum politik kali ini diharapkan bisa menjadi langkah memperbaiki sistem pada perubahan ke arah yang lebih baik.
“Ke depan perbaikan dan evaluasi secara sistem dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan, dan solusi kultural (personal) terhadap penyeleksian calon pejabat pun harus dimulai dengan lembaga aparat penegak hukum terlibat dalam momentum pemilu, ” pungkasnya.
